Hukum Tata Usaha Negara dan Sengketa Pemilihan Umum
Berfokus pada penyelesaian sengketa dalam perkara pelaggaran asas – asas pemerintahan yang baik (AAPB), surat keputusan produk hukum dari pemerintahan, sengketa pemilihan kepala daerah, sengketa pemilihan umum, sengketa pemilihan legislatif, sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden, serta hal – hal lain yang menjadi kajian sengketa ketata-negaraan dan pemilihan umum.
Dukungan Hukum Strategis
Kantor Hukum Dannys Siburian & Partners memiliki keahlian khusus dalam menguji keabsahan keputusan pejabat administrasi negara serta mengawal penanganan sengketa pemilu.
Kami mendampingi pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam ranah kepemiluan dan ketatanegaraan, tim kami berpengalaman mendampingi proses sengketa proses dan hasil pemilihan di Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
Layanan Kami
Gugatan Pembatalan KTUN (PTUN)
Pengujian dan gugatan pembatalan surat keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan klien.
Pengujian Asas Pemerintahan yang Baik (AUPB)
Advokasi atas tindakan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik.
Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Pendampingan sengketa penetapan calon, sengketa proses, dan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
Sengketa Pemilu Legislatif (Pileg)
Penanganan sengketa perolehan suara pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Sengketa Pemilihan Presiden & Wapres
Kajian dan pendampingan sengketa perselisihan hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi.
Pendampingan di Bawaslu & DKPP
Advokasi penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara.